KPM Global: can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland di Dubai dan UEA — konsultasi dalam bahasa Indonesia mengenai dokumentasi, pengajuan, koordinasi dengan otoritas, dan langkah berikutnya.

  • Dukungan dalam bahasa Indonesia
  • Pengalaman praktis di UEA
  • Proses dan tenggat yang jelas

Rencana aksi Anda

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland

Proses terpandu
1Konsultasi
2Yurisdiksi
3Dokumentasi
4Penerbitan lisensi

Proses jelas, tenggat realistis, dan tindak lanjut terkoordinasi

Kami menjelaskan dokumen, tenggat, pos biaya, dan langkah berikutnya sebelum memulai.

500+
Klien yang didampingi di UEA
15+
Tahun pengalaman di UEA
7/24
Dukungan konsultasi
8
Bidang layanan
Ringkasan

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland: ringkasan

Dubai Free Zone companies can conduct eligible business outside their zones, but the correct lisensi, branch or activity permit may be required. This guide explains the current Dubai mainland operating framework, alterna

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland memerlukan pemilihan struktur yang tepat, tinjauan dokumentasi, dan pemahaman yang jelas atas persyaratan resmi di UEA. KPM Global mendampingi founder dalam bahasa Indonesia.

Sebelum pengajuan atau pembayaran, kami menjelaskan urutan, tenggat realistis, pos biaya, dan kewajiban lanjutan.

Tim kami di Dubai mengintegrasikan pendirian perusahaan, visa, perbankan, pajak, PRO, dan jalur hukum dalam alur terkoordinasi.

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland memerlukan pemilihan struktur yang tepat, tinjauan dokumentasi, dan pemahaman yang jelas atas persyaratan resmi di UEA. KPM Global mendampingi founder dalam bahasa Indonesia.

Untuk siapa

Untuk siapa can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland cocok?

  • Founder dan pengusaha yang membutuhkan peta jalan yang jelas untuk can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland.
  • Investor asing yang ingin memasuki pasar UEA dengan dokumen yang tepat dan tenggat yang realistis.
  • Perusahaan yang ingin memahami ketentuan otoritas, bank, dan regulator sejak awal.
  • Founder yang mencari pendampingan dalam bahasa Indonesia, biaya transparan, dan koordinasi terpusat.
  • Tim operasional yang menyiapkan pendirian, perpanjangan, pajak, visa, atau tinjauan bank.
  • Founder dan pengusaha yang membutuhkan peta jalan yang jelas untuk can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland.
Bagaimana kami membantu

Bagaimana kami membantu

We focus on practical structuring — activity fit, jurisdiction choice, documentation, and post-lisensi banking and tax readiness.

Evaluasi awal

Kami menganalisis situasi Anda dan menjelaskan tahapan pendirian di free zone di UEA.

Persiapan dokumen

Kami mengumpulkan, memverifikasi, dan menata dokumentasi sebelum pengajuan atau konsultasi.

Koordinasi dengan otoritas

Kami mengoordinasikan proses dengan otoritas lisensi, bank, dan lembaga terkait.

Rencana waktu dan biaya

Kami menyajikan dengan jelas tahap realistis, estimasi waktu, dan kemungkinan biaya.

Dukungan pasca-pendirian

Perpanjangan, pajak, perbankan, PRO, dan kepatuhan — kami tetap menjadi titik kontak Anda.

Konsultasi dalam bahasa Indonesia

Kami menjelaskan dengan jelas dalam bahasa Indonesia ketentuan UEA yang kompleks dan mendampingi setiap fase.

Proses

Alur kerja

Exact steps vary by activity, ownership, jurisdiction and regulator. Use this sequence as a practical planning guide.

  1. 1

    Konsultasi

    Kami memperjelas tujuan, struktur, tenggat, dan persyaratan can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland.

  2. 2

    Tinjauan persyaratan

    Kami menentukan yurisdiksi yang sesuai, dokumen, izin, dan potensi risiko.

  3. 3

    Persiapan

    Kami menyiapkan formulir, bukti, dokumen perusahaan, dan permohonan tambahan.

  4. 4

    Pengajuan

    Kami mengoordinasikan pengajuan dan menanggapi permintaan otoritas atau bank.

  5. 5

    Hasil dan penyerahan

    Kami menyerahkan hasil dan menjelaskan kewajiban lanjutan serta tanggal penting.

  6. 6

    Dukungan berkelanjutan

    Pendampingan untuk perpanjangan, perubahan, pelaporan, dan kebutuhan bisnis lainnya.

Dokumen

Dokumen yang diperlukan

Requirements vary by shareholder type, activity and authority. Consistency across forms and supporting files is critical.

  • Paspor yang valid dan, jika applicable, data Emirates ID.
  • Lisensi yang ada, dokumen perusahaan, atau informasi struktur yang direncanakan.
  • Deskripsi kegiatan, pasar sasaran, profil klien, dan model operasional.
  • Bukti alamat, kontrak, invoice, atau dokumentasi bank jika dibutuhkan.
  • Data keuangan, nomor pajak, atau bukti pendapatan bila diperlukan.
  • Surat kuasa atau otorisasi penandatangan ketika perwakilan mengajukan permohonan.
  • Izin sektoral untuk kegiatan yang diregulasi.
  • Riwayat permohonan, perpanjangan, atau respons otoritas sebelumnya.
Harga

Faktor biaya

Biaya can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland bergantung pada struktur, tenggat, kelengkapan dokumentasi, dan persyaratan otoritas.

  • Bentuk badan usaha, yurisdiksi, dan kegiatan yang dipilih.
  • Jumlah pemegang saham, visa, karyawan, dan permohonan terkait.
  • Kebutuhan izin tambahan, terjemahan, legalisasi, atau tinjauan teknis.
  • Urgensi, kompleksitas struktur, dan volume dokumen.
  • Persyaratan bank, otoritas pajak, atau regulator sektoral.
  • Bentuk badan usaha, yurisdiksi, dan kegiatan yang dipilih.
  • Jumlah pemegang saham, visa, karyawan, dan permohonan terkait.
  • Kebutuhan izin tambahan, terjemahan, legalisasi, atau tinjauan teknis.

Kisaran yang ditampilkan bersifat indikatif — untuk penawaran pasti, hubungi KPM Global.

Jadwal

Jadwal estimasi

Timing depends on document readiness, activity approvals, office selection and banking due diligence.

Hari 1

Analisis kebutuhan

Meninjau tujuan, dokumen, tenggat, dan urutan yang tepat.

Minggu 1

Persiapan dokumen

Mengumpulkan dan memverifikasi formulir, bukti, dan pendukung.

Minggu 2–3

Permohonan dan izin

Mengoordinasikan proses dengan otoritas, bank, atau regulator.

Setelah persetujuan

Penutupan

Menyerahkan hasil dan menjelaskan kewajiban lanjutan.

Complete Guide

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland — detailed guide

In-depth explanations covering ownership, jurisdiction, licensing, visas, banking, tax and compliance.

Step 1: Review the Free Zone Lisensi

Confirm the legal entity, issuing authority and exact activities.

Step 2: Map the Mainland Business Model

Identify customers, locations, contracts, goods, employees and premises.

Step 3: Determine Whether the Activity Is Regulated

Identify every external approval required.

Step 4: Check Permit Eligibility

Confirm whether the activity and Free Zone qualify for the operating-permit route.

Step 5: Compare the Available Structures

Evaluate a permit, branch, distributor and separate mainland LLC.

Step 6: Analyse Pajak badan

Determine whether the operation creates non-qualifying income or a Domestic Permanent Establishment.

Step 7: Analyse PPN (VAT) and Customs

Confirm invoicing, importer responsibilities and product treatment.

Step 8: Obtain Free Zone Approval

Secure any no-objection certificate, resolution or supporting document required.

Step 9: Apply to DET

Submit the permit or branch application with the necessary supporting records.

Step 10: Secure Premises Where Required

Obtain an office, shop or warehouse suitable for the activity.

Step 11: Update Employment Arrangements

Confirm how existing staff can perform mainland duties.

Step 12: Configure Separate Accounting

Create ledgers, cost centres and records for mainland activity.

Step 13: Inform the Bank and Insurers

Update the company's operating profile where necessary.

Step 14: Begin Only the Approved Activities

Do not exceed the permit, branch or external approval.

Step 15: Monitor Renewals and Tax Treatment

Review the structure before each lisensi, permit and tax-reporting deadline.

The official operating permit was launched at AED 5,000 for six months, renewable for the same period and fee. This amount should be reconfirmed and should not be treated as the entire operational cost.

The lisensi is issued under a particular Free Zone framework. Mainland operations may require DET approval.

Permits, branches and direct structures may now be available.

It applies only to eligible activities and approved operations.

Mainland operations can create taxable income at 9% and affect Qualifying Free Zone Person analysis.

Separate financial records are required for authorised mainland operations.

Not every Free Zone is a Designated Zone, and Designated Zone treatment is limited.

  • Costs to Consider
  • The total cost can include:
  • DET permit fee
  • Branch-lisensi fee
  • Free Zone no-objection or amendment fee
  • Trade-name charges
  • Office or warehouse rent
  • Ejari
  • External approvals
  • Customs registration
  • Product registration
  • Asuransi

Can a Free Zone Company Conduct Business in the Dubai Mainland?

Yes, a Free Zone company can conduct eligible business in the Dubai mainland—but it must use a legally permitted route.

A Free Zone lisensi does not automatically authorise unrestricted operations everywhere di Dubai. Depending on the activity, the company may need a mainland operating permit, a branch lisensi from the Dubai Departemen Ekonomi dan Pariwisata, a mainland distributor or importer, a dual-licensing arrangement, or an independently incorporated mainland company.

Dubai materially expanded the available options through Executive Council Resolution No. 11 of 2025. Under this framework, a company licensed by a Dubai Free Zone authority may operate outside its Free Zone and within the Emirate of Dubai after obtaining the required lisensi or permit from the Dubai Departemen Ekonomi dan Pariwisata.

Dubai subsequently introduced the Free Zone Mainland Operating Permit for eligible non-regulated activities. This creates a more direct path for certain Free Zone companies to undertake approved mainland operations without immediately establishing a separate mainland company.

KPM Global Services LLC can review a Free Zone company's lisensi, business model, customers and tax position before recommending the appropriate Dubai mainland operating route.

A Dubai Free Zone company may conduct business in the Dubai mainland through one or more of the following routes:

Online or cross-border transactions that do not require an additional physical mainland presence, subject to the applicable rules

The company should not assume that issuing an invoice to a mainland customer is the only test.

  • The correct route still depends on:
  • The company's Free Zone
  • Its licensed activities
  • Whether it sells goods or services
  • Where work is physically performed
  • Whether it needs mainland premises
  • Whether the activity is regulated
  • Its customers
  • Customs and product requirements
  • Its Pajak badan position
  • The Short Answer
  • A Free Zone Mainland Operating Permit

What Changed Under Dubai Executive Council Resolution No. 11 of 2025?

Executive Council Resolution No. 11 of 2025 established a clearer legal framework for Free Zone establishments seeking to conduct activities outside their zones and within Dubai.

The Resolution applies to Free Zone establishments operating outside their designated zones, with an exception for financial institutions licensed in the Dubai International Financial Centre, which remain subject to their specialised framework.

Under the Resolution, a Dubai Free Zone establishment may operate outside its Free Zone after obtaining the necessary lisensi or permit from DET. Dubai Legislation Portal

Branch licences issued under the framework are generally valid for one year and may be renewed, subject to the applicable conditions.

The Resolution does not mean every Free Zone company can automatically perform every activity in mainland Dubai. DET and the relevant Free Zone authority determine activity eligibility, licensing conditions and coordination requirements.

  • The available permissions can include:
  • A lisensi for a branch established in mainland Dubai
  • A lisensi for a branch whose headquarters remains in the Free Zone
  • A permit to conduct specified activities within Dubai

What Is the Free Zone Mainland Operating Permit?

Dubai introduced the Free Zone Mainland Operating Permit as an implementation route supporting eligible Free Zone businesses that want to operate in mainland Dubai.

According to the official Dubai announcement, the initial phase covers certain non-regulated activities, including areas such as:

Eligibility depends on the approved activity and participating licensing framework. A company should not rely only on a broad activity category. Its exact licensed activity must be checked.

Designed to allow eligible Free Zone companies to conduct approved mainland operations

Capable of supporting use of the company's existing workforce for authorised mainland activities

The current fee and conditions should be reconfirmed before applying. Government of Dubai Media Office

Does Every Dubai Free Zone Company Qualify?

A company established in another emirate's Free Zone should not assume that Dubai's local permit framework applies to it in the same manner.

  • Technology
  • Consultancy
  • Design
  • Professional services
  • Trading
  • The official launch information states that the permit is:
  • Valid for six months
  • Renewable for additional six-month periods
  • Priced at AED 5,000 per permit period at launch
  • Eligibility can depend on:
  • Whether the company is licensed by a participating Dubai Free Zone
  • Whether its activity appears on the eligible list
Hal yang perlu diwaspadai

Kesalahan umum

  • Memilih yurisdiksi atau paket tanpa meninjau kegiatan yang sebenarnya.
  • Mengajukan dengan dokumentasi tidak lengkap dan membuang waktu untuk koreksi.
  • Tidak merencanakan tenggat perpanjangan, pendaftaran pajak, atau tinjauan bank.
  • Membandingkan hanya harga dasar dan mengabaikan visa, kantor, terjemahan, serta biaya resmi.
  • Menunda konsultasi hingga muncul sanksi, keterlambatan, atau hambatan.
  • Memilih yurisdiksi atau paket tanpa meninjau kegiatan yang sebenarnya.
Mengapa KPM Global

Mengapa KPM Global Services?

Konsultasi berfokus pada UEA

Pendampingan praktis dari tim kami di Dubai yang sehari-hari bekerja dengan otoritas, bank, dan regulator.

Dokumentasi yang jelas

Checklist terstruktur, tenggat realistis, dan ruang lingkup transparan — Anda tahu apa yang dicakup layanan sebelum memulai.

Layanan yang terintegrasi

Pendirian perusahaan, visa, perbankan, akuntansi, PPN (VAT), pajak badan, PRO, dan hukum dalam satu rencana konsultasi terkoordinasi.

Tanpa paket generik

Rekomendasi disesuaikan dengan kegiatan, pemegang saham, yurisdiksi, dan rencana operasional — tanpa formula standar.

Guide-backed setup planning

Recommendations follow the practical decision order used in our UEA formation guides — not generic cheapest-package selling.

Free tool

Mainland dan free zone Costs

Calculate and check before you speak to an advisor — FTA-aligned thresholds, instant results, PDF export.

Kalkulator pendirian

Direktori lengkap layanan bisnis & pajak UEA

Konsultasi gratis

Minta penawaran — can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland

Bagikan kebutuhan Anda — tim konsultan UEA kami akan merespons dengan langkah berikutnya yang jelas dan ruang lingkup yang transparan.

Lebih suka WhatsApp?

Hubungi kami langsung: +971 55 249 0091

Chat via WhatsApp

Booking online

Jadwalkan konsultasi di waktu yang cocok untuk Anda.

FAQ

can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland — Pertanyaan yang sering diajukan

Jawaban praktis tentang can a free zone company conduct business di dubai mainland di UEA.

Durasi bergantung pada yurisdiksi, kelengkapan dokumentasi, izin, dan kompleksitas struktur. Setelah tinjauan awal, Anda menerima jadwal yang realistis.

Siap mulai dengan can a Free Zone company conduct business di Dubai mainland?

Bicara dengan KPM Global Services untuk panduan UEA yang praktis — konsultasi gratis, tanpa kewajiban.